Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh mengatakan, membuka jalan baru dan menjadi transformasi pembangunan Aceh menuju kemandirian, Jum’at (21/02/2024).
Aceh berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia dengan meninggalkan pola lama dan mengadopsi strategi inovatif berbasis produktivitas dan investasi.
Selama ini Aceh masih bergantung pada belanja pemerintah dan dana transfer dari pusat, yang menyebabkan stagnasi ekonomi. Namun, dengan potensi besar yang dimilikinya di sektor pertanian, perikanan, industri berbasis sumber daya alam, serta pariwisata, Aceh memiliki peluang besar untuk berkembang jika strategi pembangunan yang diterapkan lebih dinamis dan inovatif.
Pakar ekonomi dan pembangunan Aceh, Safuadi, ST., M.Sc., Ph.D, yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh, menekankan pentingnya reformasi kebijakan guna mendorong investasi swasta, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta memperbaiki iklim usaha. Reformasi birokrasi yang pro-investasi dan pembangunan infrastruktur strategis menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi ekonomi Aceh. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap dana transfer pusat, tetapi juga menjadikan Aceh sebagai pemain utama dalam perekonomian nasional dan global.
Menggeser Fokus ke Arah Kemajuan
Salah satu strategi utama yang disarankan adalah penerapan teori distraksi, yakni mengalihkan perhatian dari ketergantungan pada dana otonomi khusus ke solusi nyata yang lebih produktif. Sebagai contoh, energi dapat difokuskan pada pembangunan ekosistem bisnis yang lebih sehat melalui pengembangan zona ekonomi khusus, digitalisasi layanan publik, serta promosi ekspor produk unggulan seperti kopi Gayo dan hasil perikanan.
Inovasi dan Produktivitas sebagai Pilar Kemajuan
Transformasi ekonomi Aceh tidak bisa hanya sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret. Pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi serta kewirausahaan menjadi aspek krusial agar generasi muda Aceh siap bersaing dalam industri kreatif dan digital. Pemerintah juga perlu memberikan kemudahan dalam berusaha dengan menghapus regulasi yang menghambat, mempercepat perizinan, serta memberikan insentif bagi industri bernilai tambah tinggi.
Sektor unggulan seperti perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata berbasis budaya dan alam harus mendapatkan dukungan penuh. Infrastruktur pendukung seperti bandara ekspor, jaringan logistik efisien, serta kawasan industri berbasis teknologi harus segera diwujudkan agar Aceh dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Mengatasi Tantangan Kemiskinan, Ketergantungan, dan Resistensi terhadap Perubahan
Tantangan utama yang dihadapi Aceh dalam pembangunan ekonomi adalah kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi hal ini, strategi berbasis pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan perlu dikembangkan, seperti akses permodalan berbasis syariah bagi UMKM, penguatan rantai nilai pertanian dan perikanan, serta pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar global.
Selain itu, pemerintah harus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dengan memperkuat sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Fokus pada investasi dan ekspor menjadi prioritas, termasuk mengembangkan industri hilir dari komoditas unggulan Aceh.
Sementara itu, dalam menghadapi resistensi terhadap perubahan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi efektif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai manfaat transformasi ekonomi ini. Penyediaan jaring pengaman sosial bagi kelompok terdampak juga menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan perubahan.
Dengan strategi yang tepat, Aceh tidak hanya akan keluar dari stagnasi ekonomi yang telah berlangsung lama, tetapi juga mampu menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia dan bersaing di tingkat global.
