Pemkab Aceh Singkil Perkuat Koordinasi Mitigasi Bencana Dan Pengelolaan DAS

A1news.co.id|Aceh Singkil – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memperkuat koordinasi penanganan pascabencana sekaligus upaya mitigasi bencana melalui Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rakor yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti jajaran Pemkab Aceh Singkil dari Operation Room Kantor Bupati Aceh Singkil, Jumat (2/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut koordinasi penanganan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pemerintah pusat dan daerah didorong memperkuat langkah terpadu dalam penanganan dampak bencana serta meningkatkan mitigasi di wilayah yang rentan terhadap bencana alam.

Rakor dipimpin Sekretaris pada Sekretariat Tim Pelaksana Satgas, Tomsi Tohir. Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga turut mengikuti pertemuan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretaris Utama BNPB, BMKG, dan BPKP.

Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta para bupati dan wali kota dari tiga provinsi tersebut juga mengikuti rakor, katanya dalam rilis yang diterima media.

Dari Pemkab Aceh Singkil, rakor diikuti Asisten II Faisal, S.Pd., Kepala DLH Surkani, S.E., Kepala Pelaksana BPBD Al Husni, S.H., Kabag Administrasi Pembangunan Syahrial, S.T., M.T., M.Sc., serta Kabid PUPR Asmi Darna, S.T.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

“Kita tidak hanya berbicara mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, tetapi bagaimana membangun sistem mitigasi yang mampu mengurangi risiko dan dampak bencana ke depan. Pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu, dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan seluruh kementerian, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.”

Ia juga meminta agar hasil koordinasi di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah. Pemetaan kawasan rawan bencana, pengendalian kerusakan lingkungan, normalisasi dan pemeliharaan infrastruktur, serta koordinasi antarinstansi menjadi bagian yang perlu diperkuat.

“Setiap hasil koordinasi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan. Data, pemetaan risiko, kondisi lingkungan dan infrastruktur harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan mitigasi,” kata Tomsi.

Kepala DLH Aceh Singkil, Surkani, mengatakan pengelolaan DAS memiliki kaitan erat dengan upaya mengurangi risiko bencana, terutama banjir dan longsor.

Menurut dia, kondisi wilayah bagian hulu dapat memberikan dampak terhadap kawasan di hilir sehingga pengelolaan DAS membutuhkan pendekatan lintas sektor.

“Substansi rakor ini sangat relevan bagi Aceh Singkil. Pengelolaan DAS tidak bisa dilihat secara parsial, karena kondisi di hulu akan memberikan dampak sampai ke hilir.

Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor untuk menjaga tutupan lahan, mengendalikan kerusakan lingkungan dan memperkuat langkah mitigasi.”

Surkani menambahkan, pengelolaan lingkungan di Aceh Singkil perlu dilakukan secara terintegrasi dengan dukungan data dan mempertimbangkan karakteristik wilayah. (EW)