A1news.co.id|Banda Aceh – Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Om Sur menegaskan bahwa pernyataan Fajri Krueng tidak benar dan cenderung memprovokasi rakyat Aceh.
Ia menilai narasi yang dibangun telah menggiring opini seolah-olah terjadi pelarangan kenduri dan doa untuk para syuhada, padahal persoalan sebenarnya terletak pada cara dan muatan kegiatan yang dinilai tidak tepat.
Menurut Om Sur, masyarakat Pasi Ie Lebeu dan Cubo memang berniat menggelar kenduri menyambut Ramadan sekaligus mendoakan para syuhada.
“Tidak ada yang melarang doa. Tidak ada yang melarang kenduri. Itu tradisi kita,” tegasnya.
Namun ia menyoroti undangan yang beredar melalui WhatsApp mengatasnamakan “Aceh Merdeka”, bahkan disertai permintaan sumbangan kepada para geuchik dan masyarakat, yang dinilai memicu keresahan.
Om Sur juga menyebut adanya upaya perekrutan anak-anak muda di bawah umur serta aksi-aksi yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa.
Ia menilai kelompok tersebut merupakan jaringan yang menolak perdamaian dan bagian dari pecahan MP-GAM yang tidak lagi sejalan dengan arus utama perjuangan pasca-damai.
Ia mengingatkan bahwa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia telah berakhir melalui Perjanjian Helsinki 2005.
“Sudah lebih dari dua dekade Aceh menikmati damai. Struktur perjuangan sudah berubah. Ada KPA, ada partai lokal seperti Partai Aceh yang berjuang secara konstitusional dalam bingkai NKRI,” ujarnya.
Karena itu, jika ada aspirasi yang belum tuntas, jalurnya adalah musyawarah dan mekanisme politik yang sah, bukan aksi sepihak.
Om Sur juga membantah tudingan pembubaran paksa. Ia menjelaskan bahwa aparat desa dan masyarakat hanya menolak kegiatan yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi serta berpotensi menimbulkan perpecahan.
Tenda disebut didirikan tanpa koordinasi dengan unsur Muspika seperti kapolsek, danramil, maupun camat. Setelah klarifikasi, pihak penyelenggara pun mengakui kekeliruan dan sepakat membubarkan kegiatan secara damai.
Terkait narasi memperjuangkan anak-anak syuhada, Om Sur menyebutnya tidak relevan. “Perdamaian sudah berjalan 21–22 tahun. Anak-anak yang lahir saat konflik berakhir kini sudah dewasa.
Jangan jadikan itu alat propaganda,” ujarnya. Ia menilai seruan “Aceh Merdeka” dalam undangan justru menimbulkan trauma di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Om Sur menegaskan bahwa Aceh adalah bagian sah dari NKRI dan tidak ada ruang bagi gerakan makar atau separatis.
“Kalau mau berjuang, ada jalur politik resmi. Jangan pakai fasilitas negara, KTP Indonesia, rupiah, tapi menyerukan pemisahan diri. Itu tidak konsisten,” katanya dengan nada tegas.
Menutup pernyataannya, Om Sur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas demi pendidikan, ekonomi, dan masa depan generasi muda Aceh.
“Perdamaian ini hasil perjuangan panjang. Tugas kita sekarang merawatnya. Aceh damai harus tetap dijaga. Merah Putih adalah pilihan yang sudah kita sepakati bersama,” pungkasnya.
Menjaga damai di Aceh adalah tanggung jawab luhur seluruh rakyat Aceh, untuk menuju Aceh yang lebih damai, aman dan sejahtera adalah dengan mendukung semua program pembangunan Aceh dibawah bingkai NKRI dan itu harus dijalankan “Berdampingan” bukan “Berhadapan”.(*)
