A1news.co.id|Nagan Raya – Muhammad Agus Rifa’i Peserta Advance Training Batch II (LK III) HMI BADKO Sumatera Utara, Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak dapat dipahami sekadar sebagai dokumen normatif organisasi, melainkan sebagai konstruksi epistemologis yang menjadi fondasi dalam membaca, mengkritisi, sekaligus mentransformasikan realitas sosial.
NDP adalah perangkat ideologis yang menuntun kader HMI untuk melampaui kesadaran tekstual menuju kesadaran praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam perspektif Islam, NDP berakar pada prinsip tauhid sebagai basis ontologis dan aksiologis.
Tauhid tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan teologis atas keesaan Tuhan, tetapi juga sebagai prinsip pembebasan yang menegasikan segala bentuk dominasi, penindasan, dan dehumanisasi.
Konsepsi manusia sebagai abdullah dan khalifatullah fil ardh melahirkan dialektika antara kesalehan spiritual dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberagamaan tidak berhenti pada ritus, melainkan teraktualisasi dalam praksis keadilan sosial.
Keadilan dalam Islam bukan sekadar nilai etis, tetapi merupakan imperatif historis yang harus diperjuangkan.
Dalam konteks ini, NDP menempatkan kader HMI sebagai subjek transformasi sosial yang memiliki keberanian moral untuk melawan ketimpangan struktural, eksploitasi ekonomi, serta hegemoni kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. NDP menuntut keberpihakan yang jelas: berpihak kepada yang tertindas dan termarjinalkan.
Dalam horizon ketatanegaraan, HMI menerima demokrasi bukan sebagai dogma politik, tetapi sebagai instrumen rasional untuk menjamin kedaulatan rakyat dan kontrol terhadap kekuasaan.
Namun, demokrasi yang dimaksud bukanlah demokrasi prosedural yang berhenti pada ritual elektoral, melainkan demokrasi substantif yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam hal ini, negara harus berfungsi sebagai alat emansipasi, bukan instrumen dominasi.
Pancasila, dalam pandangan HMI, tidak bertentangan dengan Islam, melainkan merepresentasikan nilai-nilai universal yang juga menjadi substansi ajaran Islam.
Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab merefleksikan nilai humanisme Islam, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan manifestasi dari tujuan utama syariat.
Oleh karena itu, dikotomi antara Islam dan negara menjadi tidak relevan dalam konteks keindonesiaan.
Relasi agama dan negara dalam perspektif HMI bersifat simbiotik-mutualistik. Agama menyediakan basis etik dan moralitas publik, sementara negara berperan sebagai instrumen implementatif untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial-politik.
HMI menolak formalisasi agama dalam bentuk teokrasi yang kaku, sekaligus menolak sekularisme radikal yang mengalienasi agama dari ruang publik. Posisi ini menegaskan karakter moderat sekaligus progresif HMI dalam membaca hubungan agama dan negara.
Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, NDP memiliki relevansi strategis sebagai paradigma integratif.
Nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan menjadi basis dalam merawat kohesi sosial serta mencegah fragmentasi berbasis identitas.
Lebih jauh, NDP juga berfungsi sebagai pisau analisis kritis terhadap berbagai problem struktural bangsa, seperti korupsi yang sistemik, ketimpangan ekonomi yang akut, serta oligarki kekuasaan yang kian menguat.
Namun, problem utama yang dihadapi bukanlah pada substansi NDP, melainkan pada krisis internalisasi di kalangan kader.
Pragmatisme politik, reduksi ideologis, serta kooptasi kekuasaan telah menggeser orientasi perjuangan dari idealisme menuju oportunisme.
Dalam situasi ini, NDP berisiko mengalami dekontekstualisasi, kehilangan daya kritis, dan tereduksi menjadi sekadar simbol organisasi.
Oleh karena itu, revitalisasi NDP menjadi sebuah keniscayaan historis. Penguatan kaderisasi ideologis harus menjadi prioritas utama, disertai dengan konsistensi dalam gerakan intelektual dan peneguhan integritas moral kader.
HMI harus kembali menegaskan dirinya sebagai moral force dan intellectual movement, bukan sekadar kekuatan politik pragmatis.
Pada akhirnya, NDP bukan hanya doktrin, tetapi merupakan living ideology yang harus terus diuji dalam praksis sejarah.
Relevansi HMI di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga dialektika antara idealitas nilai dan realitas sosial.
Jika kader HMI mampu menghidupkan NDP secara autentik, maka HMI akan tetap menjadi kekuatan transformasional dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang di Ridhoi allah SWT.(*)
