A1news.co.id|Takengon – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menggelar Rapat Kerja Gabungan antara Komisi A dan Komisi D guna membahas secara mendalam mengenai penentuan Desil di Kabupaten Aceh Tengah yang terdampak pada layanan kesehatan masyarakat atau BPJS/JKA, Senin, 11 Mei 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A, Fahrizal Kasir, ST, didampingi Wakil Ketua Komisi D, Edi Kurniawan, S.Sos, dan Sekretaris Komisi D, Syukri. Sejumlah anggota DPRK lainnya juga turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Ir. H. Amiruddin, Kasman, Mukhlis, S.Pd, Drs. M. Syahri, Sastra Mahyadi dan Azhari.
Dalam pertemuan ini, DPRK menghadirkan tiga instansi mitra untuk memperjelas Desil yang di maksud tersebut, yaitu: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tengah
Dalam rapat tersebut DPRK Aceh Tengah menekankan bahwa validitas data Desil sangat krusial agar bantuan pemerintah mengenai jaminan kesehatan tepat sasaran. DPRK juga meminta kepada mitra kerja untuk secepatnya mengevaluasi data agar masyarakat secara ekonomi masuk kategori membutuhkan, namun justru tidak terdata dalam sistem Desil yang seharusnya.
Rapat ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara NIK (Disdukcapil), kondisi lapangan (Dinas Sosial), dan metodologi survei (BPS) harus berjalan harmonis agar angka kemiskinan dan kebutuhan layanan kesehatan di Aceh Tengah terpotret dengan akurat.(*)
