Langsa Genap 25 Tahun, Gadjah Puteh Beri Kado Keprihatinan: Jangan Bangga pada Seremoni, Rakyat Butuh Bukti!

LANGSA | A1news.co.id

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Langsa yang ke-25, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh menyampaikan ucapan selamat yang dibalut dengan rasa kecewa, keprihatinan, sekaligus refleksi kritis terhadap perjalanan pemerintahan Kota Langsa, khususnya sejak kepemimpinan Wali Kota Jeffry Sentana S Putra, SE.

Bagi Gadjah Puteh, bertambahnya usia Kota Langsa seharusnya menjadi momentum untuk merayakan kemajuan, memperlihatkan keberhasilan pembangunan, serta menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.

Namun, kenyataan yang menjadi perhatian lembaga tersebut justru memunculkan sederet pertanyaan mengenai arah pembangunan, kualitas kepemimpinan, tata kelola birokrasi, dan kepekaan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly, menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun Kota Langsa tidak semestinya hanya menjadi panggung seremoni, pemasangan baliho, penyampaian ucapan selamat, atau kegiatan protokoler yang dipenuhi pujian terhadap pemerintah.

Menurutnya, peringatan hari jadi kota harus menjadi ruang introspeksi yang jujur, terutama bagi pemegang kekuasaan.

“Selamat ulang tahun ke-25, Kota Langsa tercinta. Usia boleh bertambah, tetapi jangan sampai kesejahteraan rakyat justru berjalan di tempat. Gedung pemerintahan boleh terlihat megah, tetapi jangan sampai kepekaan sosial para penghuninya semakin kehilangan arah,” sindir Sayed Zahirsyah.

Kado Ulang Tahun:
Birokrasi yang Dinilai Semakin Kehilangan Arah

Gadjah Puteh menilai bahwa salah satu persoalan yang patut menjadi bahan evaluasi serius adalah kondisi tata kelola birokrasi Pemerintah Kota Langsa.

Sejak Jeffry Sentana menjabat sebagai Wali Kota Langsa, muncul berbagai dinamika pemerintahan, termasuk pengunduran diri sejumlah pejabat struktural yang menurut Gadjah Puteh tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa.

Fenomena tersebut, menurut Sayed, seharusnya menjadi alarm bagi kepala daerah untuk mengevaluasi pola kepemimpinan, komunikasi internal, pembinaan aparatur, serta kenyamanan lingkungan kerja.
“Bagaimana sebuah kota hendak bergerak maju apabila mesin birokrasinya sendiri terus menghadapi keguncangan? Bagaimana pelayanan publik dapat berjalan optimal apabila stabilitas organisasi pemerintahan justru menjadi persoalan yang terus dipertanyakan?” ujarnya.

Gadjah Puteh menegaskan bahwa banyaknya pejabat yang mengundurkan diri memang tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan kepala daerah. Namun, fenomena tersebut layak dievaluasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya.

“Kota Langsa membutuhkan pemimpin yang mampu membangun soliditas birokrasi, bukan sekadar pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, atau memberhentikan pejabat. Sebab, pemerintahan bukan tempat mempertontonkan kekuasaan, melainkan wadah untuk mengabdikan kekuasaan kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Pembangunan Lambat, Rakyat Diminta Terus Bersabar

Selain persoalan birokrasi, Gadjah Puteh turut menyoroti lambannya pembangunan dan belum optimalnya penyelesaian sejumlah persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurut lembaga tersebut, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak janji ataupun narasi keberhasilan yang belum dapat dirasakan secara nyata.

Rakyat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terarah, peningkatan pelayanan publik, kesempatan ekonomi yang lebih luas, serta kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai Kota Langsa hanya terlihat bergerak melalui publikasi dan kegiatan seremonial, sementara persoalan mendasar masyarakat masih berjalan tertatih-tatih menuju penyelesaian,” kata Sayed.

Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa sering kepala daerah tampil di hadapan publik, melainkan seberapa besar manfaat kebijakannya dirasakan masyarakat.
“Jangan mengukur keberhasilan pembangunan dari banyaknya baliho yang berdiri atau meriahnya acara pemerintahan. Ukurlah dari berapa banyak warga miskin yang berhasil dibantu, berapa banyak persoalan rakyat yang diselesaikan, dan berapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Persoalan Sosial: Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Penonton di Kotanya Sendiri

Dalam refleksi ulang tahun Kota Langsa, Gadjah Puteh juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya warga miskin, kelompok rentan, korban bencana, dan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Menurut Sayed, pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak pertama yang hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Ia menilai penanganan persoalan sosial tidak boleh terjebak dalam proses birokrasi yang berlarut-larut, apalagi ketika menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat.

“Rakyat yang sedang kesulitan tidak membutuhkan pidato panjang tentang kepedulian. Mereka membutuhkan tindakan nyata. Orang miskin tidak bisa mengenyangkan perut dengan janji. Korban bencana tidak dapat membangun kembali kehidupannya hanya dengan ucapan simpati,” ujarnya.

Gadjah Puteh mengingatkan bahwa empati pemerintah harus tercermin melalui kecepatan pelayanan, ketepatan sasaran bantuan, serta kesungguhan menyelesaikan persoalan warga.

“Sungguh menyedihkan apabila di tengah perayaan ulang tahun sebuah kota, masih terdapat masyarakat yang harus berjuang sendiri menghadapi kesulitan hidup, sementara pemerintah sibuk mempertontonkan wajah keberhasilan,” sindirnya.(red) 6p