Antrean Panjang SPBU: Kemacetan, Stok Terbatas Hingga Dampak Nonmaterial Menjadi Tanggung Jawab Siapa

A1news.co.id|Deli Serdang – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi perhatian masyarakat.

Panjangnya antrean yang terjadi sejak beberapa hari terakhir tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat, hingga kondisi psikologis para pengendara yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga akibat antrean panjang dan terbatasnya stok BBM?

Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia Deli Serdang, Rezeki Bintang, S.I.Kom menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa dan harus segera mendapat perhatian serius dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan.

“Masyarakat tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan kesempatan mencari nafkah. Pedagang terlambat membuka usaha, pekerja datang terlambat ke tempat kerja, distribusi barang terhambat, bahkan pelayanan publik ikut terganggu.

Kerugian seperti ini memang tidak selalu dapat dihitung dengan angka, tetapi dampaknya sangat nyata dirasakan masyarakat,”* tegas Rezeki Bintang.

Ia menilai bahwa jika kondisi tersebut terus berulang tanpa adanya solusi konkret, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi energi yang seharusnya mampu menjamin ketersediaan BBM secara merata.

Menurut Rezeki, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di wilayah Deli Serdang.

Transparansi mengenai penyebab keterbatasan stok, jadwal distribusi, serta langkah antisipasi harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

“Kalau memang terjadi keterlambatan distribusi, sampaikan apa penyebabnya. Kalau stok memang terbatas, jelaskan langkah penyelesaiannya.

Jangan sampai masyarakat hanya disuruh mengantre tanpa kepastian. Negara harus hadir memberikan rasa aman dan kepastian pelayanan,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat guna mencegah penyalahgunaan maupun praktik yang dapat memperburuk kondisi di lapangan.

Selain menimbulkan kemacetan di sekitar SPBU, antrean panjang juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang meluber hingga ke badan jalan.

Kondisi ini dinilai membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara pengelola SPBU, aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

PC Pemuda Muslimin Indonesia Deli Serdang berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui langkah-langkah konkret, mulai dari penambahan pasokan BBM, optimalisasi distribusi.

Hingga pengaturan antrean yang lebih tertib sehingga masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan yang berkepanjangan.

Rezeki Bintang menegaskan bahwa pelayanan terhadap kebutuhan energi masyarakat merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan secara maksimal.

“Jangan biarkan rakyat terus membayar mahal hanya karena harus mengorbankan waktu, tenaga, pekerjaan, bahkan keselamatan di jalan.

Pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sudah saatnya semua pihak yang berwenang duduk bersama mencari solusi yang nyata, bukan sekadar menjelaskan alasan,” pungkasnya.(RB)