SPEK, Ulama Dan Elemen Masyarakat Dorong Percepatan Pembangunan Ibu Kota Aceh Utara

A1news.co.id|Aceh Utara – Komitmen percepatan pembangunan Lhoksukon sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara kembali menjadi perhatian berbagai pihak.

Sejumlah anggota DPRK Aceh Utara lintas komisi dan partai politik bersama tokoh ulama, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, organisasi kemasyarakatan, aparatur gampong, serta unsur perempuan menggelar forum diskusi strategis guna mengevaluasi dan merumuskan langkah percepatan pembangunan kawasan ibu kota kabupaten.

Forum yang berlangsung di Lhoksukon tersebut dipimpin langsung oleh Camat Lhoksukon sebagai moderator dan pengarah diskusi.

Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus mengkaji implementasi kebijakan pembangunan yang selama ini diarahkan untuk memperkuat fungsi Lhoksukon sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

Dalam diskusi tersebut, para peserta menyoroti masih minimnya program pembangunan yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung pengembangan ibu kota kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Kondisi ini dinilai belum sejalan dengan semangat percepatan pembangunan yang selama ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah.

Hadir dalam forum tersebut sejumlah anggota DPRK Aceh Utara, di antaranya Tgk. Adek, Cek Bay, G. Ham, Saidul Abrar, Hendra, dan Tgk. Marzuki. Turut hadir pula tokoh agama dan masyarakat, seperti Walidi Imam Masjid Agung, Abon Trieng Pantang, Abi Ibnu Abbas dari MPU, Mukhtaruddin, para imum mukim, geuchik, pimpinan lembaga lintas sektor, tokoh perempuan, serta tim percepatan pembangunan ibu kota Kabupaten Aceh Utara.

Suasana diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif. Para peserta menegaskan bahwa pembangunan Lhoksukon bukan hanya menyangkut pembangunan fisik semata, melainkan juga menyangkut marwah dan identitas Aceh Utara sebagai daerah yang memiliki pusat pemerintahan yang representatif, maju, dan berdaya saing.

Mukhtaruddin, salah seorang tokoh Aceh Utara yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Aceh Utara, menyampaikan bahwa keberadaan ibu kota kabupaten harus menjadi simbol kemajuan daerah.

Menurutnya, percepatan pembangunan Lhoksukon memerlukan dukungan nyata dari seluruh perangkat daerah melalui program-program yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Ia juga berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum diskusi tersebut dapat menjadi perhatian serius Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, yang akrab disapa Ayah Wa. Menurut Mukhtaruddin, dukungan dan komitmen kuat dari kepala daerah sangat menentukan keberhasilan percepatan pembangunan Lhoksukon sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

“Diharapkan seluruh rekomendasi yang telah dirumuskan bersama ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian serius Bapak Bupati Aceh Utara, Ayah Wa, sehingga cita-cita menjadikan Lhoksukon sebagai ibu kota yang maju, tertata, dan membanggakan dapat segera terwujud,” ujar Mukhtaruddin.

Dalam forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Pertama, percepatan pembangunan Lhoksukon sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara harus menjadi prioritas bersama guna memperkuat citra dan marwah daerah dalam mewujudkan visi Aceh Utara Bangkit.

Kedua, seluruh SKPK diharapkan mengarahkan dan memprioritaskan program pembangunan yang mendukung penguatan fungsi ibu kota, meliputi pembangunan infrastruktur jalan, saluran drainase, ruang terbuka hijau dan taman kota, pengembangan pasar, fasilitas keagamaan, serta peningkatan kebersihan lingkungan.

Ketiga, forum mendorong agar pusat aktivitas pemerintahan daerah semakin terkonsentrasi di Lhoksukon, termasuk keberadaan unsur pimpinan daerah dan lembaga strategis guna memperkuat peran ibu kota sebagai pusat administrasi dan pelayanan publik.

Keempat, pembangunan dan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peuto dan Krueng Keureuto beserta pembangunan tanggul pengaman dinilai penting untuk mendukung pengendalian banjir serta menjaga keberlanjutan pembangunan kawasan perkotaan.

Kelima, forum mendorong peningkatan layanan sektor perbankan melalui penguatan keberadaan Bank Aceh di Lhoksukon guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan keuangan masyarakat.

Para peserta forum sepakat bahwa percepatan pembangunan ibu kota kabupaten tidak dapat dilakukan oleh satu pihak semata.

Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, lembaga vertikal, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui forum tersebut, diharapkan lahir komitmen bersama untuk menjadikan Lhoksukon sebagai pusat pemerintahan yang modern, tertata, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya Kabupaten Aceh Utara di masa mendatang.

“Pembangunan ibu kota kabupaten bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi membangun wajah Aceh Utara yang mencerminkan kemajuan, pelayanan publik yang berkualitas, dan kebanggaan seluruh masyarakat,” menjadi salah satu semangat yang mengemuka dalam forum diskusi tersebut.(RF)