Deklarasi Di Tugu RRI Rimba Raya, Bangkit Gayo Bersatu Tuding Eksekutif-Legislatif Bener Meriah Abai Dan Lalai

A1news.co.id|Bener Meriah – Bertempat di Tugu RRI Rimba Raya pada Jumat (18/09/2026), organisasi pergerakan Bangkit Gayo Bersatu resmi dideklarasikan secara terbuka.

Organisasi ini lahir dari kristalisasi kekecewaan mendalam atas lambannya penanganan bencana banjir bandang yang menerpa kawasan Gayo sejak 26 November lalu, serta tumpulnya kepemimpinan daerah dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat.

Ketua Bangkit Gayo Bersatu, Muhammad Ali, menegaskan bahwa lahirnya wadah pergerakan ini didasari kesadaran penuh atas sikap apatis unsur eksekutif dan legislatif Bener Meriah terhadap kondisi krisis rakyat.

“Pemerintah Daerah dan DPRD kita anggap abai dan gagal pasca-bencana. Sampai hari ini, banyak kampung yang akses jalannya belum tersentuh penanganan.

Jalur vital penghubung empat kabupaten—Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara—terkesan ditelantarkan.

Infrastruktur krusial seperti Jembatan Tenge Besi, Umah Besi, Wih Ni Kulus, dan kawasan Enang-Enang seharusnya menjadi prioritas utama penanganan bencana,” tegas Muhammad Ali.

Ali membandingkan lambannya perbaikan di wilayah Gayo dengan daerah luar, seperti Jembatan Teupin Mane dan Kuta Blang yang kini telah rampung dikerjakan.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya wibawa dan penegasan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mendesak Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

Senada dengan hal tersebut, pengurus Bangkit Gayo Bersatu, Drs. Mukhtar, M.Si., membeberkan deretan kelalaian tata kelola pemerintahan yang kian memperburuk pelayanan publik:

Infrastruktur Terabaikan: Akses jalur darat krusial seperti Enang-Enang, Bur Pase, hingga Jamur Cemparam nyaris sepenuhnya ditangani lewat open donasi dan swadaya masyarakat. Pemkab Bener Meriah dinilai angkat tangan dan tidak hadir menguatkan rakyat di lapangan.

Krisik Air Bersih & Pembiaran BUMD: Kualitas air bersih PDAM bagi masyarakat Simpang Tiga tidak terjamin kemurniannya.

Hal ini merupakan dampak dari pembiaran posisi Direktur PDAM yang dibiarkan kosong dan diisi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) selama hampir dua tahun sebelum akhirnya dilantik.

Pemerintahan Paralisis (14 Dinas Diisi Plt): Kurang lebih 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibiarkan merangkap jabatan oleh pejabat Plt. Rangkap jabatan ini memecah fokus kerja pejabat teknis seperti Asisten Setda atau Sekretaris Dinas sehingga roda pelayanan masyarakat pasca-bencana berjalan timpang.

Antrean BBM Menyiksa Rakyat: Karut-marut kelangkaan dan antrean panjang BBM di SPBU yang menyita waktu masyarakat sehari-hari tanpa ada solusi konkret dari pemerintah daerah.

Merespons kondisi tersebut, Bangkit Gayo Bersatu menyuarakan Tiga Tuntunan Utama:

Transparansi Anggaran Kebencanaan: Mendesak keterbukaan penuh atas alokasi dan realisasi anggaran bencana.

Refokus APBD 2027: Tuntut pemangkasan program-program tidak mendesak pada APBD 2027. Seluruh fokus keuangan daerah wajib dialokasikan penuh untuk recovery bencana, perbaikan infrastruktur jembatan, dan jalan ekonomi rakyat.

Pengawasan Ketat: Bangkit Gayo Bersatu menyatakan diri berposisi sebagai garda terdepan pengawas (watchdog) yang akan terus memantau setiap kebijakan Pemkab Bener Meriah secara kritis.

“Lahirnya Bangkit Gayo Bersatu adalah sinyal peringatan keras. Kami hadir untuk memastikan suara rakyat tidak lagi diabaikan oleh para pemangku kebijakan yang lalai!” tutup Mukhtar.

PERGERAKAN

BANGKIT GAYO BERSATU: LAWAN KELALAIAN, REBUT HAK RAKYAT!

Wahai Masyarakat Bener Meriah dan Negeri Gayo!

Berapa lama lagi kita harus berdiam diri?

Bencana banjir bandang sejak 26 November telah melumpuhkan tanah kelahiran kita, namun pemerintah justru memilih ABAI dan LALAI!

Akses jalan kampung-kampung kita masih terisolasi!

Jalur vital 4 kabupaten jembatan Tenge Besi, Umah Besi, Wih Ni Kulus, dan Enang-Enang dibiarkan terbengkalai! Sementara daerah lain diprioritaskan, suara Pemkab kita tumpul di mata Pusat!

Masyarakat terpaksa buka donasi dan swadaya sendiri untuk membenahi Bur Pase.