MENU

HUT Ke-11 Riaubangkit.com Dan HUT Ke-2 Yayasan Riau Alam Lestari Gelar Diskusi Panel Pelestarian Lingkungan Dan Kehutanan

7 menit membaca View : 12
Admin
Blog - 20 Nov 2026

A1news.co.id|Riau – Media Riaubangkit.com memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-11 bersama perayaan HUT ke-2 Yayasan Riau Alam Lestari (RAL), Kamis,Pkl : 09.00 wib 19 November 2026, bertempat di Ameera Hotel Pekanbaru

 

“Hadir dalam acara tersebut PLT.Gubernur Riau yang di wakili oleh ibu Linda Marline Siagian, S.Si.T., M.Sc Pangdam XIX/Tuanku Tambusai yang mewakili Mayor Arh Jemrianto, Kapenrem 031/Wira Bima, mewakili Danrem 031/Wira Bima. Direktur Reskrimsus Polda Riau (Dirreskrimsus): Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H. mewakilinya Wadir Krimsus AKBP Basa Emden Banjarnahor, S.I.K., M.H..

 

selanjutnya IPTU M. Zamhur, S.H., Kasi Humas Polresta, mewakili Kapolresta Rusnawi, S.H., Paur Humas, dan tak lupa pula di hadiri oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Riau Sepriawizar pamen Ahli Kadis Kominfo Provinsi Riau diwakili pejabat. Eriadi Fahmi Kepala Bidang (Kabid) Informasi Komunikasi Publik (IKP) selanjut nya di hadiri juga oleh Dewan Pimpinan wilayah Rumah Hukum Indonesia DPW-RHUKI Riau di wakili oleh Kabid.Kominfo Posbakum Endang Suryana Piliang, dan Tim Posbakum Desa M.rizal

 

acara, kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, pembacaan doa, serta sambutan Ketua Panitia.dan juga dilanjutkan dengan sambutan sejumlah tokoh dan pejabat, di antaranya Plt. Gubernur Riau, Pangdam T.T. XIX,Kepala BPBD Riau Jim Gafur, perwakilan DPP APKASINDO Dr. Riyadi Mustofa, S.E., M.Si., C.EIA, perwakilan DLHK Riau Dwiyana, S.Hut., M.Si., Erna Wati Sagala selaku perwakilan tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

 

serta Pimpinan Umum RBC sekaligus Ketua RAL.

 

Ketua Panitia penyelenggara acara sangat mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kehadirannya para tamu Undangan dalam rangka Hari Ulang Tahun Riaubangkit.com yang ke-11 dan Hari Ulang Tahun Yayasan Riau Alam Lestari Riau (RAL) yang ke-2 Sekaligus kami melaksanakan kegiatan seminar dan diskusi panel dengan judul:

“Peran Serta Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.

 

Kabid Humas Polda Riau diwakili AKBP Rudi Samosir di sela kata sambutannya ” Berharap hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers terus terjalin dengan baik, melalui komunikasi yang terbuka, profesional, dan saling mendukung. Mari bersama- sama menyampaikan informasi yang cepat, akurat, berimbang, serta memberikan edukasi positif kepada masyarakat.

‎

‎Ketua Panitia, Ali Amran Piliang, CPLA, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan HUT RBC ke-11 sekaligus HUT RAL ke-2. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

‎

‎“Alhamdulillah, hari ini kita kembali mengadakan acara HUT Riaubangkit.com yang ke-11 dan sekaligus merayakan HUT Yayasan Riau Alam Lestari yang ke-2. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran seluruh tamu undangan,” ujar Ali Amran.

‎

‎Dalam sambutannya, Apul Sihombing menekankan bahwa pengelolaan kawasan hutan tidak cukup hanya dilihat dari aspek kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam.

‎

‎Apul turut menyinggung persoalan lahan yang luasnya disebut hampir 60.000 hektare di Provinsi Riau dan menurut penyampaiannya telah diserahkan kepada pihak terkait. Ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji lebih mendalam, terutama menyangkut status pengelolaan, kewenangan, tanggung jawab negara, serta peran masyarakat dalam mengawalnya.

‎

‎“Peran serta masyarakat ini yang mau kita kaji lebih dalam. Oleh karena itu, seluruh peserta kami harapkan menyimak kegiatan ini dengan saksama, sehingga ilmu dan informasi yang diperoleh tidak hanya berhenti di ruangan ini, tetapi dapat disampaikan kembali kepada masyarakat luas,” ungkap Apul.

‎

‎Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap persoalan publik hendaknya disertai gagasan dan solusi agar dapat mendorong penyelesaian masalah secara konstruktif.

‎

‎Memasuki sesi diskusi, peserta menyoroti penanganan kawasan hutan yang telah terbakar. Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah bagaimana memastikan kawasan tersebut tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa memperhatikan fungsi ekologis dan ketentuan hukum yang berlaku.

‎

‎Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana penanganan karhutla turut menjadi perhatian. Peserta mempertanyakan ketersediaan sumber air, sumur bor, pompa, peralatan pemadam, hingga dukungan anggaran dan personel di wilayah rawan kebakaran.

‎

‎Menanggapi hal tersebut, perwakilan pihak terkait menyampaikan bahwa potensi personel yang dapat dikerahkan dalam penanganan karhutla mencapai sekitar 14.837 orang. Personel tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, masyarakat peduli api, serta perusahaan.

‎

‎Dukungan peralatan, termasuk helikopter, juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan. Namun, pengoperasian dan perawatan helikopter membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

‎

‎Dalam diskusi tersebut, peserta juga mengungkapkan adanya kendala fasilitas sumur bor di sejumlah lokasi. Beberapa fasilitas dilaporkan tersumbat atau tidak dilengkapi pompa sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

‎

‎Kondisi ini menjadi perhatian penting agar sarana pencegahan yang telah dibangun tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dirawat dan benar-benar dapat digunakan ketika terjadi kebakaran.

‎

‎Sementara itu, perwakilan DPP APKASINDO, Riyadi Mustofa, memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya.

‎

‎Menurutnya, persoalan petani tidak hanya berkaitan dengan produktivitas dan harga tandan buah segar (TBS), tetapi juga menyangkut keterbatasan sarana produksi, teknologi, pembiayaan, serta kepastian hukum atas lahan.

‎

‎Riyadi turut menyinggung dampak kebijakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terhadap sebagian petani. Ia menyebut terdapat petani yang mengaku telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), termasuk di lahan transmigrasi, tetapi masih menghadapi persoalan terkait status kawasan hutan.

‎

‎Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara cermat agar penertiban kawasan tetap memperhatikan kepastian hukum dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

‎

‎Selain itu, APKASINDO mendorong petani menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

‎

‎Peningkatan kapasitas petani juga dinilai penting, mulai dari pelatihan budidaya, penggunaan bibit unggul, pemetaan lahan, hingga pemanfaatan teknologi drone.

‎

‎Terkait pencegahan karhutla, Riyadi mengingatkan pentingnya membuka lahan tanpa membakar. Ia juga menyebut petani penerima program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus mematuhi ketentuan yang melarang praktik pembakaran lahan.

‎

‎Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Ipda Ardi, S.H., M.H., memaparkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla.

‎

‎Ia menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, habitat satwa, ekosistem gambut, kualitas udara, hingga aktivitas sosial dan perekonomian.

‎

‎Sejumlah faktor yang dapat memicu karhutla antara lain pembukaan lahan dengan cara membakar, pengelolaan tata air gambut yang tidak terkendali, kelalaian dalam penggunaan api, puntung rokok, pembakaran sampah, serta kondisi cuaca kering.

‎

‎Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menekankan enam langkah penting, yakni deteksi dini, pencegahan di tingkat tapak, kesiapan sarana dan prasarana, kolaborasi antar pemangku kepentingan, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan.

‎

‎Perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran juga diminta memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam, sumber air, menara pemantau api, akses pemadaman, serta melakukan simulasi secara berkala.

‎

‎Masyarakat pun diharapkan berperan aktif dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Setiap indikasi titik api maupun aktivitas pembakaran perlu segera dilaporkan dengan menyertakan informasi lokasi dan waktu kejadian agar dapat segera diverifikasi petugas.

‎

‎Terkait penegakan hukum, Ipda Ardi menegaskan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti objektif. Penanganan perkara perlu memperhatikan peran, hubungan, serta keterkaitan pihak yang diperiksa dengan peristiwa kebakaran.

‎

‎Berbagai persoalan yang dibahas dalam seminar tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan dan kehutanan di Riau membutuhkan perhatian serta kerja sama seluruh pihak.

‎

‎Pencegahan karhutla, pengawasan kawasan hutan, kepastian hukum atas lahan, perlindungan ekosistem, hingga pemberdayaan petani menjadi isu yang membutuhkan penanganan secara terukur dan berkelanjutan.

‎

‎Melalui kegiatan ini, RBC dan RAL berharap terbangun komunikasi dan kepedulian bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, organisasi petani, masyarakat, akademisi, serta media.

‎

‎Peringatan HUT ke-11 RBC dan HUT ke-2 RAL diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi, memperkuat pengawasan sosial, serta mendorong solusi nyata bagi persoalan lingkungan dan kehutanan di Provinsi Riau.

‎

‎Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan alam dan masa depan generasi mendatang.

‎

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *