MENU

PUPR Pusat Terima Audiensi Pemkab Aceh Singkil

2 menit membaca View : 9
Admin
Berita - 06 Jun 2024

A1news.co.id|Jakarta– Menyikapi abrasi pantai Pulo sarok yang semakin memprihatinkan Pj. Bupati Aceh Singkil bersama dinas PUPR Aceh Singkil melakukan ekspose dan pemaparan rencana program kegiatan untuk mengatasi berbagai macam masalah infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil , 6/6/2024.

 

 

Berbagai program pembangunan di ajukan seperti program untuk penanganan abrasi pantai Pulo Sarok, Jalan Singkohor-Handel Kecamatan Gunung Meriah, jalan Kilangan- Kayu Menang Kecamatan Kuala Baru serta jembatan Kuala Baru.

 

Pihak kementrian PUPR menyambut baik kehadiran Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil,dimana pihak kementrian PUPR di wakili oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrasturuktur Daerah (PFID) Pak Budi dan juga oleh pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengairan yang di wakili oleh Pak Eko.

 

Telah menegaskan komitmen tersebut dengan mengatakan ” Kita akan berusaha untuk mengupayakan agar segala permasalahan Infrastruktur yang di hadapi Kabupaten Aceh Singkil secara bertahap dapat di selesaikan”, kata Budi.

Pj Bupati DRS. Azmi M.AP mengungkapkan, “Selanjutnya tentu kita tetap berharap agar pihak Bapak Gubernur Aceh tetap memberikan perhatian dan dukungannya agar problem Infrastruktur baik jalan dan jembatan serta abrasi di Kota Pesisir Singkil tersebut dapat segera diatasi, Imbuhnya.

 

Untuk diketahui tahun lalu atau lebih tepatnya tanggal 23 Juli 2024 Senator Aceh yang akrab di sapa Haji Uma pada hasil kunjungan nya ke Pendopo Bupati Aceh Singkil berhasil merealisasikan mega proyek pelabuhan ferry sesion 2 dengan nilai anggaran 57 Milyar yang berhasil di lobi Pj Bupati Aceh Singkil Azmi.

 

Terpantau saat ini sedang tahap pembangunan proyek strategis di Singkil tersebut masih dilaksanakan.

 

Sama seperti saat ini harapan masyarakat Aceh Singkil dengan tercapainya kesepakatan akan membawa Aceh Singkil dapat berkembang pesat.

 

Haji Uma pada pernyataan saat itu mengatakan,”Maka tadi saya telah minta kepada Pemerintah setempat harus membuatkan blue print untuk jadi data acuan, disitu nanti kita coba akan memperjuangkan dan sampaikan dengan mitra kami di Badan Pembangunan Nasional (BAPENAS) dan ke Kementerian Keuangan”. Pungkas nya. (Irfan)

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *