SPPG Bukan Sekadar Dapur, Tetapi Infrastruktur Gizi untuk Masa Depan Anak Indonesia

A1news.co.id|Takengon – Ketua Yayasan Rakan Sebet Indonesia, Disa Mahrami, menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu terus diperkuat sebagai bagian penting dari keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Disa, SPPG tidak seharusnya hanya dipandang sebagai tempat memasak, tetapi sebagai sistem pelayanan gizi yang memiliki standar produksi, keamanan pangan, tenaga kerja, distribusi dan pengawasan.

“Kalau berbicara tentang program gizi nasional, yang dibutuhkan bukan sekadar tempat memasak, tetapi sistem yang mampu menjamin makanan diproduksi, dikontrol, didistribusikan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Di situlah SPPG memiliki nilai strategis,” ujar Disa.

“Mengubah SPPG menjadi kantin Sekolah bukan solusi sederhana”

Disa menegaskan, menurut pandangannya, mengubah sistem SPPG menjadi dapur atau kantin di masing-masing sekolah bukanlah solusi yang sederhana, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Menurut saya, mengubah SPPG ke kantin sekolah bukan solusi. Justru akan muncul banyak pekerjaan baru yang harus dipantau dan diselesaikan.”

Ia menjelaskan, tidak semua sekolah memiliki kantin, sementara kantin yang sudah ada juga belum tentu memenuhi standar yang diharapkan untuk pelaksanaan program gizi berskala nasional.

Belum lagi persoalan fasilitas pendukung dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

“Kalau setiap sekolah harus menyiapkan fasilitas sendiri, kemudian mengurus IPAL, sertifikasi, standar keamanan pangan, sanitasi, tenaga kerja dan berbagai persyaratan lainnya, maka BGN akan menghadapi lebih banyak titik yang harus diawasi.

Pertanyaannya, apakah itu lebih efisien dibanding memperkuat SPPG yang memang sudah dibangun untuk fungsi tersebut?”

Persoalan Jumlah Siswa dan Tenaga Kerja

Menurut Disa, aspek penyerapan tenaga kerja juga perlu menjadi pertimbangan.

Jumlah siswa setiap sekolah sangat berbeda. Ada sekolah dengan kurang dari 50 siswa, ada yang sekitar 100, 200, bahkan lebih. Jika setiap sekolah harus memiliki unit pengolahan makanan sendiri, maka efisiensi tenaga kerja dan operasional juga perlu dihitung secara matang.

“Sekolah dengan 50 siswa tentu kebutuhan tenaga dan produksinya berbeda dengan sekolah yang memiliki 200 atau 500 siswa.

Kalau semuanya dibuat sendiri-sendiri, bisa muncul persoalan baru dari sisi efisiensi, tenaga kerja, pengadaan bahan, pengawasan sampai distribusi.”

Karena itu, Disa menilai SPPG memiliki keunggulan karena memungkinkan sumber daya, tenaga kerja, pengadaan bahan dan pengawasan dikonsolidasikan dalam satu sistem pelayanan.

SPPG Harus Diperbaiki, Bukan Ditinggalkan

Disa mengakui bahwa pelaksanaan MBG tentu memiliki tantangan. Namun, menurutnya, adanya kekurangan dalam pelaksanaan tidak berarti sistem SPPG harus ditinggalkan.

“Kalau ada kekurangan, perbaiki. Kalau SOP belum maksimal, perkuat. Kalau pengawasan masih kurang, tingkatkan. Jangan karena ada persoalan dalam pelaksanaan, kemudian seluruh sistem yang sudah dibangun dianggap tidak bermanfaat.”

Ia juga menekankan bahwa banyak SPPG telah melibatkan investasi fasilitas, tenaga kerja, rantai pasok dan sumber daya masyarakat setempat.

“Kita jangan melihat SPPG hanya sebagai bangunan. Di dalamnya ada investasi, tenaga kerja, pelaku usaha, pemasok bahan pangan dan sistem yang sudah dibangun. Yang harus dilakukan adalah memastikan semuanya semakin profesional dan memenuhi standar.”

Disa menutup dengan menegaskan bahwa Yayasan Rakan Sebet Indonesia mendukung penguatan SPPG yang telah dibangun, dengan peningkatan standar keamanan pangan, kualitas gizi, transparansi dan akuntabilitas.

“Menurut saya, solusi terbaik bukan memindahkan persoalan dari SPPG ke sekolah, tetapi memperbaiki dan memperkuat sistem yang sudah ada.

Kita jangan menciptakan banyak titik masalah baru. Kita harus membangun satu sistem yang kuat, terukur dan mampu bertahan untuk jangka panjang.”(*)