A1news.co.id|Blangkejeren– Irjen Mendagri, Tom Sitohir pimpin pelaksanaan rakor Inflasi daerah secara daring.
Pemkab Gayo Lues yang dipimpin oleh Asisten III Setdakab, Ir. Bambang Waluyo mengikuti rapat dari ruang kerja Bupati dan diikuti oleh Danramil 08, Sekretaris Disdagkop, Kabag Ekonomi, Kabid Perdagangan dan jajaran pemkab lainnya (Senin, 15/01/2024).
Direktur BPS RI, Dr. Windhiarso Putranto menuturkan bahwa komoditas daging ayam, beras, bawang merah dan bawang putih secara rutin mengalami gejolak harga tertinggi.
Hal ini berpotensi menaikan inflasi, tidak hanya pada sektor pangan saja tapi juga berpengaruh pada naiknya tarif transportasi.
Namun dari proyeksi bulan Januari, terlihat jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH turun 68%, sebanyak 286 kabupaten/kota diinformasikan mengalami penurunan harga pangan, sedangkan 26% atau 108 kab/kota mengalami kenaikan IPH.
Dari data tersebut, pulau sulawasi terkena hantaman paling berat, hampir seluruh barang pokok mengalami kenaikan.
Komoditi cabai merah juga terjadi di Papua Barat, mencapai harga Rp.74.000 per kg. Sedangkan Papua juga mengalami IPH cabai rawit tertinggi menyentuh angka Rp.103.500 per kg.
BPS memprediksi komoditi cabai rawit dan cabai merah akan mengalami pelonjakan harga di bulan Januari dan menuju Februari. Hal ini dilihat dari mulai naiknya grafik dan gejolak harga yang terjadi secara meluas.
Dalam upayanya mengendalian inflasi, Kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional), Arief Prasetyo bersama BUMN berupaya untuk menyetok pasokan tiap komoditas pangan hingga 5-10% dari kebutuhan market share nasional untuk dapat mengintervensi harga pasar.
Selain itu, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan beras akan dengan 2 tahap penyaluran. Tahap I (Januari – Maret) dan tahap II (April – Juni) kepada 22.004.007 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Saat ini stock beras nasional berada di 1.325.283 ton, untuk itu Bapenas akan memprioritas 2 hal, yaitu upaya peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, selanjutnya adalah upaya penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
Hal ini menjadi ikhtiar pemerintah pusat dan daerah dalam mempertahankan kekuatan pasokan pangan nasional sekaligus menjaga roda perekonomian di tiap daerah.(AR)
