Seleksi JPT Lhokseumawe Jadi Sorotan, Transparansi Dipertanyakan Dan Peserta Merasa Diabaikan

A1news.co.id|Lhokseumawe – Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Kota Lhokseumawe, yang dimulai sejak 9 Agustus 2025, menuai sorotan tajam.

Alih-alih menjadi contoh proses rekrutmen yang terbuka dan akuntabel, muncul kekhawatiran serius mengenai transparansi dan profesionalisme panitia seleksi (Pansel).

Sejumlah peserta seleksi mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proses yang dinilai tidak jelas.

Tahapan seleksi, yang meliputi tes psikologi oleh lembaga Psikodista Pusat dan penulisan makalah, dijalani dengan harapan adanya penilaian yang objektif dan transparan. Namun, hasil dari tahapan-tahapan tersebut tidak pernah diumumkan secara terbuka.

“Kami mengikuti semua tahapan dengan serius, tetapi tidak pernah ada kejelasan mengenai bagaimana kami dinilai,” ujar salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya.

“Tiba-tiba saja diumumkan tiga nama yang lolos ke tahap akhir, tanpa ada penjelasan mengenai kriteria atau dasar penilaiannya.”

Ketidakjelasan ini memicu pertanyaan mendasar: ke mana hasil psikotes dan nilai makalah? Mengapa hasil seleksi tidak dipublikasikan? Apakah proses seleksi ini telah diskenariokan sejak awal, sehingga tahapan-tahapan yang ada hanya menjadi formalitas belaka?

Pansel, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses seleksi, diharapkan dapat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Seleksi JPT bukanlah sekadar pemilihan ketua organisasi, melainkan proses penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan pemerintahan.

“Jika proses seleksi saja sudah tidak transparan, bagaimana kita bisa berharap pejabat yang terpilih nanti akan bekerja secara profesional dan bersih?” tanya seorang pengamat pemerintahan lokal.

“Ini bukan hanya soal memilih orang yang tepat, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.”

Kritik terhadap Pansel semakin menguat dengan munculnya dugaan bahwa mereka hanya menjalankan skenario yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tiga nama yang lolos ke tahap akhir dianggap sebagai “aktor” yang telah dipilih sejak awal, sementara peserta lainnya hanya menjadi “figuran” dalam sandiwara seleksi.

Pansel memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa proses seleksi JPT di Lhokseumawe dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin terkikis, dan pejabat yang terpilih pun akan sulit mendapatkan legitimasi publik.

Penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap proses seleksi JPT ini.

Keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan mekanisme pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa proses rekrutmen pejabat tinggi dilakukan secara adil dan transparan.

Dengan demikian, diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu membawa Lhokseumawe menuju arah yang lebih baik. (Tim)