Jakarta – Upaya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat kembali didorong melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR). Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) lewat Subholding PTPN IV PalmCo mempercepat distribusi bibit unggul bersertifikat sekaligus memperkuat pendampingan kelembagaan petani, guna menutup kesenjangan produktivitas antara kebun rakyat dan perusahaan.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, pembenahan sektor hulu menjadi kunci jika Indonesia ingin menjaga daya saing industri sawit dalam jangka panjang. Menurut dia, persoalan klasik penggunaan benih tidak bersertifikat masih menjadi penyebab rendahnya produksi tandan buah segar (TBS) di banyak kebun rakyat.
“Intervensi harus dimulai dari benih. Kesalahan memilih benih di awal tanam bisa berdampak sampai 25–30 tahun ke depan. Karena itu, kami memastikan petani mendapatkan bibit unggul yang jelas asal-usul dan kualitasnya,” sebut Jatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/02/2026) ini.
Secara keseluruhan, perusahaan telah menyalurkan sekitar 6 juta bibit unggul bersertifikat untuk mendukung peremajaan di lahan sekitar 41.000 hektar yang melibatkan lebih dari 20.000 petani di berbagai penjuru nusantara.
Jatmiko menegaskan, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pengelolaan kebun inti. “Kami ingin petani di sekitar wilayah operasional memiliki daya saing yang setara. Kalau produktivitas rakyat naik, dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tetapi juga ke ekonomi daerah,” katanya.
Perkuat Kelembagaan
Selain distribusi benih, PalmCo juga menekankan penguatan kelembagaan petani. Saat ini, perusahaan mendampingi 93 koperasi sawit ataupun kelembagaan petani lainnya melalui pelatihan teknis budidaya, pembenahan administrasi, hingga penerapan manajemen kebun berbasis praktik presisi.
Menurut Jatmiko, tata kelola koperasi yang baik menjadi fondasi agar bantuan pemerintah maupun pembiayaan perbankan dapat terserap optimal. “Sering kali kendalanya bukan hanya teknis di kebun, tetapi juga administrasi dan manajemen. Kami dampingi dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia Setiyono. Ia menilai model kemitraan yang dijalankan PalmCo memberi kepastian bagi petani plasma di tengah berbagai tantangan harga dan produktivitas.
“Yang dibutuhkan petani adalah kepastian dan pendampingan. Transparansi perusahaan serta dukungan teknis yang berkelanjutan membuat petani tidak merasa berjalan sendiri,” kata Setiyono.
Dorong Standar Keberlanjutan
Di sisi lain, isu keberlanjutan menjadi perhatian penting dalam pengembangan sawit rakyat. PalmCo mendorong petani mitra mengikuti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Hingga 2025, program sertifikasi tersebut telah mencakup 11.909 hektar lahan milik 5.954 kepala keluarga. Sertifikasi dinilai penting untuk memastikan praktik budidaya ramah lingkungan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
Pangsius, Ketua KUD Sawit Trija di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, merasakan langsung dampak pendampingan tersebut. Ia menyebut program PSR dan distribusi bibit unggul mengubah cara pandang petani dalam mengelola kebun.
“Dulu banyak petani menanam seadanya, yang penting cepat berbuah. Sekarang kami lebih paham soal kualitas benih dan teknik budidaya. Tanpa bibit yang jelas dan bimbingan teknis, sulit bagi petani swadaya untuk mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit bersertifikat, pendampingan koperasi, hingga akses sertifikasi global, PTPN IV PalmCo berharap produktivitas kebun rakyat dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah tekanan pasar dan tuntutan keberlanjutan, peremajaan sawit rakyat dinilai menjadi ujung tombak menjaga posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sekaligus memastikan manfaat ekonomi tetap dirasakan petani di daerah.
