Kategori: Nasional

Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Tata Kelola melalui Implementasi ICoFR di PTPN IV PalmCo

Jakarta — PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo salah satu entitas Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus memperkuat transformasi tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2025, perusahaan mengimplementasikan secara penuh sistem Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) guna memastikan keandalan laporan keuangan sekaligus memperkuat manajemen risiko korporasi.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan bahwa penerapan ICoFR secara menyeluruh merupakan langkah penting dalam membangun budaya pengendalian internal yang kuat di seluruh lini organisasi.

“Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekadar pencatatan administratif,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3/2026).

Program tersebut diterapkan di seluruh unit kerja perusahaan, mulai dari operasional kebun dan pabrik hingga fungsi pengawasan internal. Dalam pelaksanaannya, perusahaan juga melibatkan auditor eksternal untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif.

Menurut Jatmiko, penguatan sistem pengendalian internal tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban regulasi. Di tengah dinamika industri serta meningkatnya tuntutan transparansi terhadap badan usaha milik negara, sistem pengendalian yang kuat menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan.

“Kepercayaan pemangku kepentingan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Karena itu, transformasi ini diarahkan agar perusahaan tidak hanya unggul dalam operasional, tetapi juga kokoh dari sisi manajemen risiko dan akuntabilitas,” katanya.

Mencakup Seluruh Proses Keuangan

Dalam implementasinya, sistem ICoFR di PTPN IV mencakup berbagai proses yang berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, mulai dari pendapatan, produksi, pengadaan, pengelolaan aset, hingga proses penutupan laporan keuangan.

Perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi akun-akun yang memiliki pengaruh signifikan terhadap neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan identifikasi tersebut, berbagai mekanisme kontrol dirancang untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri.

Implementasi sistem dijalankan melalui sejumlah tahapan, mulai dari perancangan kontrol, penerapan dan pemantauan berkelanjutan, evaluasi efektivitas, hingga perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam sistem.

Pada tahap evaluasi, perusahaan melakukan pengujian terhadap desain kontrol serta pelaksanaannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga efektif dalam praktik.

Dalam penerapannya, perusahaan memetakan dua potensi risiko utama yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu risiko salah saji dan risiko kecurangan (fraud).

Salah saji dapat terjadi akibat kesalahan perhitungan, klasifikasi akun yang tidak tepat, maupun proses peninjauan yang kurang memadai. Sementara itu, risiko fraud umumnya berkaitan dengan tekanan atau peluang yang memungkinkan terjadinya manipulasi data keuangan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan menerapkan sejumlah mekanisme pengendalian, antara lain verifikasi berlapis terhadap pencatatan transaksi, pembatasan akses terhadap sistem keuangan, serta proses rekonsiliasi rutin terhadap rekening perusahaan.

Seluruh proses bisnis dan mekanisme pengendalian tersebut juga didokumentasikan secara sistematis sehingga dapat ditelusuri dalam proses audit. Penguatan sistem pengendalian internal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

Dengan laporan keuangan yang lebih andal dan bebas dari salah saji material, manajemen memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan strategi bisnis, mengelola biaya, hingga mengoptimalkan pengelolaan aset di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Ke depan, PTPN IV PalmCo berencana terus memperkuat budaya evaluasi mandiri atas sistem pengendalian internal, memperbarui peta risiko secara berkala, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan berkelanjutan.

Langkah tersebut diharapkan membuat pengendalian internal tidak hanya menjadi program kepatuhan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

Bagi PTPN IV PalmCo, implementasi penuh ICoFR menjadi salah satu fondasi penting dalam agenda transformasi jangka panjang perusahaan guna memperkuat tata kelola serta meningkatkan kepercayaan investor, regulator, dan masyarakat terhadap kinerja korporasi.

Mentan Soroti Harga Minyak Goreng, Holding Perkebunan Nusantara Jaga Pasokan dan Harga MinyaKita Selama Ramadhan

Jakarta – Memasuki pertengahan bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjadi prioritas utama.

Merespons tingginya harga minyak goreng rakyat di pasaran yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui Subholding PTPN IV PalmCo terus mengawal ketersediaan pasokan dan harga jual di tingkat distributor agar program stabilisasi harga pemerintah berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti adanya anomali harga minyak goreng di pasar domestik. Dalam inspeksi mendadaknya di Pasar Kebayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu, Mentan menemukan produk MinyaKita dipasarkan jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Mentan dengan tegas menyatakan bahwa minyak goreng tidak boleh mahal apalagi langka. Ia menilai kenaikan harga di tengah masyarakat ini sebagai sebuah ironi, mengingat mekanisme supply and demand komoditas sawit global berjalan normal. Terlebih, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi posisi strategis Indonesia sebagai produsen terbesar dunia, di mana nilai ekspor CPO dan produk turunannya sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai US$24,42 miliar, meningkat 21,83% dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian untuk menertibkan rantai distribusi dan mengendalikan harga di tingkat hulu-tengah, PTPN IV PalmCo mengambil langkah yang berkelanjutan. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan komitmen perusahaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan, terutama pada momen krusial pertengahan Ramadhan hingga Lebaran nanti.

“Sebagai BUMN yang bergerak di industri perkebunan sawit, kami memiliki tanggung jawab baik moral maupun strategis untuk memastikan masyarakat bisa menjalani ibadah puasa hingga menyambut Idulfitri dengan tenang, tanpa terbebani lonjakan harga minyak goreng. Menindaklanjuti ketegasan Bapak Mentan, kami di PTPN IV PalmCo konsisten menerapkan harga jual yang sangat rasional di tingkat hulu untuk memutus mata rantai anomali harga tersebut,” ujar Jatmiko.

Jatmiko mengungkapkan, PT Industri Nabati Lestari (INL) yang merupakan Anak Perusahaan PTPN IV PalmCo, memproduksi minyak goreng program pemerintah “MinyaKita” dengan harga jual tetap terjaga di angka Rp13.439 per liter.

“Perlu dipahami bahwa harga Rp13.439 per liter ini adalah harga jual kepada customer atau mitra distributor secara B2B (Business to Business), bukan harga jual langsung ke konsumen akhir di pasar. Dengan memberikan margin yang cukup luas di tingkat hulu, kami berharap distributor menyalurkannya ke pedagang eceran dengan harga yang sehat. Tujuannya satu, agar saat tiba di tangan masyarakat, harganya tetap mematuhi HET Rp15.700 per liter sebagaimana instruksi pemerintah,” jelas Jatmiko.

Pacu Kapasitas Produksi Jelang Puncak Konsumsi

Selain memastikan kepatuhan harga di tingkat distributor, PTPN IV PalmCo juga terus memacu produksi harian agar ketersediaan barang di lapangan aman jelang puncak konsumsi Lebaran.

Jatmiko memaparkan, pada sektor hulu, produksi Crude Palm Oil (CPO) perusahaan ditargetkan terus meningkat lebih dari 10,5% menjadi sekitar 225.940 ton pada bulan April 2026. Sementara di sektor hilir, PT Industri Nabati Lestari (INL) juga telah menggenjot kapasitas produksinya secara maksimal di pertengahan bulan puasa ini.

Target produksi minyak goreng ritel oleh INL terus dipacu hingga menyentuh angka sekitar 4,2 juta liter pada bulan Maret ini, dan akan kembali ditingkatkan sebesar 7,6% menjadi lebih dari 4,55 juta liter pada bulan April 2026 mendatang.

“Seluruh kapasitas produksi pabrik kami saat ini didedikasikan dan difokuskan penuh untuk MinyaKita. Kami bahkan mengambil kebijakan untuk menunda sementara produksi beberapa merek komersial internal perusahaan. Langkah ini semata-mata agar jalur distribusi dan kapasitas pabrik secara penuh menopang ketersediaan MinyaKita di tengah masyarakat hingga Hari Raya Idulfitri,” tutup Jatmiko.

Melalui kolaborasi antara pengawasan Kementerian Pertanian di lapangan dan komitmen pasokan dari BUMN seperti PTPN IV PalmCo, diharapkan anomali harga minyak goreng tidak lagi terjadi, sehingga masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan merayakan Lebaran dengan suka cita.

Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Integritas Lewat Program “Kasmaran” PTPN I

Jakarta – PTPN I, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menggelar program “Kasmaran” (Kajian Safari Ramadan) sebagai bagian dari penguatan integritas dan budaya kerja kompetitif di lingkungan perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pusat (Head Office) PTPN I, Jakarta, Selasa (24/2/2026), menjadi momentum refleksi spiritual sekaligus peneguhan profesionalisme insan perusahaan di bulan suci Ramadan.

Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Ramadan bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan medium refleksi bagi karyawan dalam memperkuat nilai profesionalisme di tengah transformasi bisnis yang tengah berjalan.

“Ketakwaan tidak boleh berhenti di atas sajadah. Ia harus termanifestasi dalam perilaku kerja sehari-hari. Ramadan melatih kita untuk menahan diri dan memperbaiki diri. Nilai-nilai ini sangat selaras dengan budaya perusahaan yang menempatkan integritas sebagai pondasi utama,” kata Teddy.

Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menginternalisasi semangat “Tajian” (Taqwa, Jaga, Iman, Amanah) sebagai fondasi pertumbuhan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada capaian bisnis, tetapi juga keselamatan, keberkahan, dan keberlanjutan operasional.

Komisaris Independen PTPN I, Sutan Adil Hendra, turut menegaskan pentingnya korelasi antara ibadah puasa dan prinsip good corporate governance (GCG). Menurutnya, pengawasan terbaik lahir dari integritas internal setiap individu.

“Ramadan adalah tentang komitmen. Tanpa kejujuran di dalam hati, kita hanya akan bekerja sebatas menggugurkan kewajiban—tunduk pada sistem tetapi kehilangan esensi. Di PTPN I, moral dan akhlak jangan sekadar pelengkap, tetapi harus menjadi penggerak utama bagi kinerja yang unggul dan berdaya saing,” kata Sutan Adil Hendra.

Lebih lanjut, ia menguraikan tiga pilar krusial organisasi, yakni Informasi yang transparan, Koordinasi yang solid antar unit kerja, serta Komitmen yang konsisten. Ketiganya diyakini menjadi fondasi transformasi perusahaan menuju praktik bisnis yang bersih (clean business) dan berdampak luas bagi masyarakat.

Santunan Anak Yatim

Selain penguatan moral internal, kegiatan “Kasmaran” juga diisi dengan aksi filantropi berupa santunan kepada anak-anak yatim dan bantuan peralatan ibadah. Pada pelaksanaan di Kantor Pusat, PTPN I menyalurkan bantuan kepada anak yatim piatu dari Yayasan Mizan Amanah Tebet berupa uang tunai sebesar Rp25 juta serta paket perlengkapan belajar senilai Rp5 juta. Langkah ini menegaskan komitmen perusahaan bahwa keberhasilan korporasi harus berjalan beriringan dengan kontribusi sosial bagi lingkungan sekitar.

Acara turut dimeriahkan penampilan talenta internal Head Office PTPN I yang membawakan lagu-lagu Islami bernuansa kontemporer, menghadirkan suasana kebersamaan dan kreativitas di tengah aktivitas profesional.

Puncak kegiatan ditutup dengan tausiyah inspiratif dari Ustadz Ahmad Rahmaji, Lc., bertema “Meneguhkan Ketaqwaan, Menebar Kebaikan untuk Menggapai Kemenangan Mulia”.

“Kemenangan mulia mewujud dalam bentuk amanah dan kejujuran. Kesuksesan PTPN I sangat bergantung pada sumber daya manusia yang memiliki spiritualitas kuat, karena hal itulah yang akan melahirkan tanggung jawab tulus dalam menjaga keberlanjutan perusahaan,” tutur Ustadz Ahmad.

Rangkaian kegiatan “Kasmaran” diakhiri dengan doa bersama sebagai harapan agar seluruh insan PTPN I senantiasa diberikan kekuatan dan bimbingan dalam menjalankan transformasi menuju masa depan yang lebih baik dan penuh keberkahan, sejalan dengan komitmen Holding Perkebunan Nusantara dalam membangun tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berkelanjutan.

Perkuat Pengamanan Aset HGU, PTPN Group Gandeng Kejati Lintas Provinsi

Jakarta – Upaya memperkuat tata kelola dan pengamanan aset negara kian menjadi perhatian badan usaha milik negara (BUMN) sektor perkebunan. PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, subholding PTPN III (Persero) menggandeng sejumlah Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Sumatera dan Kalimantan untuk memperkuat perlindungan hukum atas aset Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola perusahaan.

Kerja sama yang dijalankan sepanjang 2024 hingga 2026 itu mencakup pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata dan tata usaha negara, penyusunan pendapat hukum (legal opinion), hingga langkah pemulihan aset dan penagihan kewajiban pihak ketiga.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan, sinergi lintas wilayah dengan institusi kejaksaan menjadi bagian dari strategi memperkuat Good Corporate Governance (GCG) sekaligus memitigasi risiko hukum di tengah kompleksitas persoalan agraria.

“Kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi di berbagai provinsi adalah langkah strategis untuk membangun pengawalan hukum secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penyelesaian sengketa,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Sejumlah Kejati yang telah menjalin kerja sama antara lain Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Jejaring ini mencakup seluruh regional operasional PalmCo. Pendekatannya dibagi dalam dua tahap. Pada tahap preventif, perusahaan meminta pendampingan sejak awal dalam setiap kebijakan strategis agar memiliki landasan hukum yang kuat. Sementara pada tahap kuratif, JPN memberikan bantuan hukum dalam proses persidangan maupun penyelesaian sengketa.

Di Kalimantan Tengah, kesepakatan kerja sama diteken pada 13 Februari 2026. Kepala Kejati Kalimantan Tengah Nurcahyo J.M. menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum secara profesional untuk memastikan setiap langkah strategis perusahaan tetap berada dalam koridor hukum.

Adapun di Sumatera Barat, nota kesepahaman diteken pada 12 November 2024. Kepala Kejati Sumatera Barat Muhibuddin menegaskan komitmen institusinya mendukung penguatan tata kelola perusahaan agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi.

Kompleksitas Sengketa Agraria

Langkah ini dinilai relevan mengingat luasnya areal HGU yang dikelola PalmCo serta kompleksitas persoalan lahan di sejumlah daerah. Sengketa agraria, tumpang tindih klaim, hingga penguasaan lahan oleh pihak ketiga menjadi tantangan yang kerap dihadapi perusahaan perkebunan negara.

Untuk memperkuat posisi hukum, perusahaan juga menyusun dokumentasi historis HGU dalam bentuk “buku putih” sebagai langkah antisipatif atas potensi klaim di masa mendatang.

Pengamat tata kelola BUMN menilai kolaborasi dengan aparat penegak hukum dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan meminimalkan kerugian negara, sepanjang tetap dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Bagi PalmCo, pengamanan aset tidak hanya terkait stabilitas operasional, tetapi juga keberlanjutan kontribusi terhadap perekonomian nasional. “Kami ingin memastikan setiap hektar aset negara yang kami kelola terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” kata Jatmiko.

Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola BUMN dan isu agraria, pendekatan kolaboratif lintas provinsi ini menjadi salah satu upaya memperkuat perlindungan aset negara sekaligus menjaga kesinambungan usaha di sektor perkebunan.

Holding Perkebunan Nusantara melalui PalmCo, Genjot Produksi CPO dan Minyak Goreng Jelang Ramadhan

Jakarta – Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo, memastikan kesiapan pasokan minyak goreng nasional. Perusahaan menyatakan telah menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir untuk menjaga stabilisasi harga di tengah tren peningkatan konsumsi masyarakat.

Direktur Utama PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan lonjakan permintaan minyak goreng menjelang Ramadhan dan Idul Fitri bukanlah pola baru. Karena itu, manajemen mengklaim telah memetakan kebutuhan pasar sejak awal tahun.

“Kami memahami tren permintaan selalu meningkat jauh sebelum Ramadhan. Karena itu, skenario peningkatan produksi sudah dirancang dan dieksekusi sejak awal tahun. Stok bahan baku aman untuk memenuhi kebutuhan domestik,” ujar Jatmiko di Jakarta, pekan ini.

Data perusahaan menunjukkan, realisasi produksi Crude Palm Oil (CPO) pada Januari 2026 menembus lebih dari 200.000 ton, melampaui target bulanan yang telah ditetapkan. Untuk periode Maret hingga April, sebagai puncak konsumsi rumah tangga, PalmCo menargetkan kenaikan produksi lebih dari 10,5 persen menjadi sekitar 225.940 ton CPO pada April.

Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi potensi gejolak harga di pasar. Sejumlah pengamat menilai, stabilitas pasokan menjadi faktor kunci meredam kenaikan harga minyak goreng yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

Fokus Hilir pada Minyak Kita

Di sektor hilir, strategi serupa dijalankan anak usaha PalmCo, PT Industri Nabati Lestari (INL). Perusahaan ini meningkatkan target produksi minyak goreng ritel pada Maret menjadi sekitar 4,2 juta liter dan dinaikkan lagi sekitar 7,6 persen menjadi lebih dari 4,55 juta liter pada April 2026.

Pelaksana Tugas Direktur INL Darwin Hasibuan menyebutkan, seluruh kapasitas produksi saat ini difokuskan pada merek minyak goreng program pemerintah, yakni Minyak Kita.

“Untuk sementara, produksi beberapa merek komersial internal kami ditunda. Seluruh jalur distribusi dan kapasitas produksi kami dedikasikan penuh untuk Minyak Kita agar pasokan di pasar melimpah,” katanya.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Minyak Kita merupakan merek minyak goreng sederhana yang didistribusikan secara luas dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Sertifikasi dan Keterlacakan

Di tengah upaya peningkatan volume produksi, PalmCo menyatakan tetap menjaga standar keberlanjutan. Dari total 71 pabrik kelapa sawit yang dikelola, sebanyak 67 pabrik atau 94,36 persen telah mengantongi sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sementara itu, 68 pabrik atau 95,77 persen telah tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Selain sertifikasi, perusahaan memperkuat sistem keterlacakan (traceability) bahan baku. Beberapa unit seperti PKS Rambutan, PKS Sei Mangkei, PKS Bah Jambi, dan PKS Pulu Raja dijadikan percontohan integrasi data kebun dan pabrik sehingga asal-usul tandan buah segar (TBS) dapat ditelusuri hingga ke sumbernya.

Menurut Jatmiko, transparansi rantai pasok menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. “Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bukan hanya soal harga dan stok, tetapi juga kepastian bahwa minyak goreng diproduksi dari sumber yang lestari dan terlacak,” ujarnya.

Seiring mendekatnya Ramadhan, pemerintah dan pelaku industri dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pasokan dan stabilitas harga. Upaya PalmCo meningkatkan produksi dan memfokuskan distribusi pada minyak goreng bersubsidi menjadi salah satu langkah yang diharapkan mampu meredam potensi gejolak di pasar domestik.

Bupati Aceh Timur Sambut Kunker Mendagri Tito Karnavian

Aceh Timur – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI, M.Si menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Aceh Timur, Jumat, 20 Februari 2026.

Kunjungan ini merupakan kali ketiga bagi Mendagri ke Aceh Timur. Selain menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito juga bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.

Bupati Al-Farlaky menyampaikan terima kasih atas perhatian dan Arahan yang selama ini diberikan Mendagri dalam penanganan bencana banjir di Aceh Timur. Ia mengakui komunikasi dan koordinasi dengan Mendagri terjalin secara intens sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih terarah.

“Kami mengapresiasi Pak Menteri atas Arah selama ini yang sangat tanggap terhadap bencana banjir ini. Khusus Aceh Timur, kami selalu berkoordinasi dengan beliau sehingga penanganan bencana ini terarah,” kata Al-Farlaky.

Ia juga berharap Mendagri terus memberikan perhatian khusus kepada Aceh Timur dan tidak bosan berkunjung ke daerah tersebut. Menurutnya, dukungan itu menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Ini akan menjadi semangat kami untuk percepatan pemulihan pascabencana. Apalagi kami secara struktural berada di bawah koordinasi Pak Mendagri,” ujarnya.

Sebelum peninjauan agenda, rombongan Mendagri melaksanakan salat Subuh berjamaah di Masjid Agung Darussalihin. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Mendagri juga melaksanakan salat Jumat berjamaah.

Bertindak sebagai imam salat Jumat adalah Ustaz Ar-Rayyan Maulana Zikri, hafiz 30 juz yang juga merupakan putra Bupati Al-Farlaky.

Dalam keterangan persnya, Tito menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memeriksa sekaligus meninjau kemajuan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh.

“Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, kami melihat perlunya atensi mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya,” ujar Tito.

Ia senang, pada umumnya daerah-daerah di Aceh mengalami dampak bencana yang beragam, mulai dari rusaknya infrastruktur, pengendapan lumpur, terhambatnya aliran irigasi, hingga terputusnya akses jalan. Berbagai permasalahan tersebut terus diupayakan penanganannya oleh pemerintah bersama para pihak terkait.

Tito menegaskan, negara hadir dan akan terus mengupayakan pemulihan secara optimal pascabencana, termasuk di Aceh Timur. Seluruh pihak, selanjutnya, bekerja keras agar proses pemulihan berlangsung cepat sehingga masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalani aktivitas secara normal.

“Dan sekali lagi, Aceh Timur adalah salah satu daerah yang menjadi perhatian kita. Itulah yang menunjukkan bahwa negara hadir untuk pemulihan pascabencana,” kata Tito.

Dalam kunjungan bantuan tersebut, Mendagri juga menyampaikan kemasyarakatan dari Kementerian Dalam Negeri kepada masyarakat Aceh Timur. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan kepada Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky serta perwakilan masyarakat setempat.

Dominan Diserap Pasar Domestik, CPO PTPN IV PalmCo, Subholding PTPN III (Persero) Tetap Sasar 100 Persen RSPO dan ISPO

Jakarta – Di tengah fokus pemerintah memperkuat ketahanan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk kebutuhan dalam negeri, PTPN IV PalmCo, Subholding PTPN III (Persero), memastikan produknya tetap memenuhi standar keberlanjutan global. Hampir seluruh produksi CPO perusahaan ini diserap pasar domestik, namun sertifikasi internasional dan nasional tetap dikejar hingga mendekati 100 persen.

Data operasional perusahaan hingga 2025 menunjukkan tren kepatuhan yang meningkat, baik untuk standar sukarela global Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) maupun standar mandatori nasional Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Untuk sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebanyak 67 dari total 71 Pabrik Kelapa Sawit (94,36 persen) telah tersertifikasi. Di sektor hulu, 124 dari 149 kebun (83,22 persen) juga telah mengantongi sertifikat serupa.

Capaian terhadap standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bahkan sedikit lebih tinggi. Sebanyak 68 dari 71 pabrik (95,77 persen) dan 136 dari 149 kebun (91,27 persen) dinyatakan memenuhi standar keberlanjutan nasional tersebut.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan, fokus perusahaan saat ini memang memastikan keandalan pasokan CPO di pasar domestik. Namun, menurut dia, walau data 2025 menunjukkan sebanyak 2,7 juta ton CPO atau 99 persen dari total CPO perusahaan diserap oleh Produsen dalam negeri, komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan tata kelola yang baik tidak bisa ditawar.

“Meski produk kami ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri, kualitas operasional dan komitmen keberlanjutan tetap harus berada di standar tertinggi global. Sertifikasi ini bukan semata label, melainkan cerminan tata kelola dan transparansi,” ujarnya.

Kejar Keterlacakan Rantai Pasok

Selain sertifikasi, perusahaan juga memperkuat aspek keterlacakan (traceability) rantai pasok dan uji tuntas (due diligence). Sepanjang 2025, sejumlah pabrik menjadi percontohan penerapan sistem pelacakan bahan baku secara terintegrasi dari kebun hingga pabrik.

Beberapa unit yang telah melalui proses verifikasi antara lain PKS Rambutan, PKS Sei Mangkei, PKS Bah Jambi, dan PKS Pulu Raja. Pada unit-unit ini, asal-usul tandan buah segar (TBS) dapat ditelusuri secara presisi, baik dari kebun inti maupun plasma.

Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo menjelaskan, integrasi data kebun dan pabrik menjadi kunci transparansi tersebut. “Kami menelusuri proses dari hulu. Sistem kami sudah mampu melacak sumber TBS secara akurat. Ini bagian dari tanggung jawab perusahaan, terlepas dari pasar tujuan produk,” katanya.

Langkah ini sekaligus menjawab tuntutan pasar global terhadap jaminan operasional bebas deforestasi, meski secara komersial sebagian besar CPO perusahaan beredar di dalam negeri.

Menuju 100 Persen Sertifikasi

Manajemen menetapkan target ambisius: pada 2030 seluruh kebun dan pabrik harus tersertifikasi penuh RSPO dan ISPO. Roadmap dan tenggat waktu telah disusun untuk menutup celah sertifikasi pada unit yang tersisa.

Di tengah dinamika industri sawit nasional yang kerap menghadapi sorotan isu lingkungan, strategi PTPN IV PalmCo memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara mandat penyediaan pasokan domestik dan pemenuhan standar keberlanjutan baik nasional maupun global.

Bagi perusahaan, sertifikasi bukan sekadar prasyarat ekspor. Ia menjadi fondasi tata kelola, sekaligus penegasan bahwa produk yang beredar di pasar domestik pun diproduksi dengan standar yang sama ketatnya dengan produk yang masuk rantai pasok internasional.

Dengan capaian yang telah mendekati 100 persen, tantangan berikutnya adalah memastikan konsistensi implementasi di lapangan. Sebab, di industri sawit, kredibilitas tak hanya ditentukan oleh angka sertifikasi, tetapi juga oleh praktik yang berkelanjutan dari kebun hingga ke tangan konsumen.

Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, PTPN IV PalmCo, Subholding dari Holding Perkebunan Nusantara Salurkan 6 Juta Bibit Unggul

Jakarta – Upaya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat kembali didorong melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR). Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) lewat Subholding PTPN IV PalmCo mempercepat distribusi bibit unggul bersertifikat sekaligus memperkuat pendampingan kelembagaan petani, guna menutup kesenjangan produktivitas antara kebun rakyat dan perusahaan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, pembenahan sektor hulu menjadi kunci jika Indonesia ingin menjaga daya saing industri sawit dalam jangka panjang. Menurut dia, persoalan klasik penggunaan benih tidak bersertifikat masih menjadi penyebab rendahnya produksi tandan buah segar (TBS) di banyak kebun rakyat.

“Intervensi harus dimulai dari benih. Kesalahan memilih benih di awal tanam bisa berdampak sampai 25–30 tahun ke depan. Karena itu, kami memastikan petani mendapatkan bibit unggul yang jelas asal-usul dan kualitasnya,” sebut Jatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/02/2026) ini.

Secara keseluruhan, perusahaan telah menyalurkan sekitar 6 juta bibit unggul bersertifikat untuk mendukung peremajaan di lahan sekitar 41.000 hektar yang melibatkan lebih dari 20.000 petani di berbagai penjuru nusantara.

Jatmiko menegaskan, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pengelolaan kebun inti. “Kami ingin petani di sekitar wilayah operasional memiliki daya saing yang setara. Kalau produktivitas rakyat naik, dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tetapi juga ke ekonomi daerah,” katanya.

Perkuat Kelembagaan

Selain distribusi benih, PalmCo juga menekankan penguatan kelembagaan petani. Saat ini, perusahaan mendampingi 93 koperasi sawit ataupun kelembagaan petani lainnya melalui pelatihan teknis budidaya, pembenahan administrasi, hingga penerapan manajemen kebun berbasis praktik presisi.

Menurut Jatmiko, tata kelola koperasi yang baik menjadi fondasi agar bantuan pemerintah maupun pembiayaan perbankan dapat terserap optimal. “Sering kali kendalanya bukan hanya teknis di kebun, tetapi juga administrasi dan manajemen. Kami dampingi dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia Setiyono. Ia menilai model kemitraan yang dijalankan PalmCo memberi kepastian bagi petani plasma di tengah berbagai tantangan harga dan produktivitas.

“Yang dibutuhkan petani adalah kepastian dan pendampingan. Transparansi perusahaan serta dukungan teknis yang berkelanjutan membuat petani tidak merasa berjalan sendiri,” kata Setiyono.

Dorong Standar Keberlanjutan

Di sisi lain, isu keberlanjutan menjadi perhatian penting dalam pengembangan sawit rakyat. PalmCo mendorong petani mitra mengikuti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Hingga 2025, program sertifikasi tersebut telah mencakup 11.909 hektar lahan milik 5.954 kepala keluarga. Sertifikasi dinilai penting untuk memastikan praktik budidaya ramah lingkungan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.

Pangsius, Ketua KUD Sawit Trija di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, merasakan langsung dampak pendampingan tersebut. Ia menyebut program PSR dan distribusi bibit unggul mengubah cara pandang petani dalam mengelola kebun.

“Dulu banyak petani menanam seadanya, yang penting cepat berbuah. Sekarang kami lebih paham soal kualitas benih dan teknik budidaya. Tanpa bibit yang jelas dan bimbingan teknis, sulit bagi petani swadaya untuk mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

Dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit bersertifikat, pendampingan koperasi, hingga akses sertifikasi global, PTPN IV PalmCo berharap produktivitas kebun rakyat dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah tekanan pasar dan tuntutan keberlanjutan, peremajaan sawit rakyat dinilai menjadi ujung tombak menjaga posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sekaligus memastikan manfaat ekonomi tetap dirasakan petani di daerah.

Pemerintah Perkuat Swasembada Protein, Holding Perkebunan Nusantara Dukung Hilirisasi Ayam Terintegrasi Melalui Penyediaan Aset Lahan

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia resmi memulai langkah strategis untuk memperkuat fondasi swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program ini diluncurkan secara serentak di enam daerah prioritas, termasuk Kalimantan Timur, sebagai upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menekan ketergantungan impor Parent Stock (PS) bagi koperasi, peternak, maupun UMKM.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembentukan ekosistem perunggasan yang berkelanjutan.

“Pemerintah memperkuat fondasi swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di enam daerah. Langkah ini sangat krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat, sekaligus mendukung penuh kesuksesan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agung Suganda.

PTPN IV PalmCo Fokus Menyediakan Aset Lahan

Menindaklanjuti arahan nasional tersebut, PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo—bagian dari Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III/Persero)—mengambil peran strategis dalam groundbreaking proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Dalam proyek dengan target investasi nasional hingga US$7 miliar (sekitar Rp117 triliun) di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ini, manajemen PTPN IV menegaskan porsi keterlibatannya bersifat non-pembiayaan.

Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, menjelaskan bahwa PTPN IV tidak terlibat dalam pendanaan proyek tersebut. Peran perusahaan adalah menyediakan aset lahan (land preparation) yang siap guna, sementara pendanaan berasal dari ekosistem investasi yang dikoordinasikan Danantara.

“Pemerintah, melalui induk kami Danantara, sangat suportif dari sisi pendanaan dengan skema investasi strategis melibatkan BUMN Pangan. Posisi PTPN IV di sini adalah menyediakan aset lahan perkebunan kami yang strategis untuk dikonversi menjadi kawasan peternakan modern terintegrasi,” tegas Ugun.

Ia menambahkan bahwa model kemitraan yang diterapkan menempatkan PTPN IV sebagai penyedia lahan, sementara operasional teknis dan keahlian on-farm dijalankan oleh mitra, termasuk BUMN pangan seperti ID FOOD (PT Berdikari), dengan pelibatan koperasi, peternak, dan UMKM lokal.

Pusat Pembibitan Modern Berkapasitas 10 Juta Ekor per Tahun

Di lokasi groundbreaking Paser, proyek akan difokuskan pada pembangunan fasilitas Parent Stock (indukan ayam) yang terdiri dari 14 kandang modern berteknologi tinggi (closed house) dengan kapasitas 140.000 ekor indukan.

“Dari 140.000 ekor Parent Stock ini, target kami adalah memproduksi Day Old Chick (DOC) atau bibit ayam hingga 10 juta ekor per tahun. Kehadiran fasilitas ini sangat krusial untuk memutus rantai pasok yang selama ini bergantung pada pengiriman dari Pulau Jawa, sehingga harga daging ayam di Kalimantan bisa lebih kompetitif dan inflasi daerah terkendali,” papar Ugun.

Apresiasi Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Drs. Katsul Wijaya, M.Si., menyampaikan apresiasi atas penetapan Paser sebagai salah satu sentra produksi nasional. Menurutnya, kesiapan lahan PTPN IV menjadi faktor penting dalam keputusan tersebut.

“Penetapan lokasi ini sudah melalui pertimbangan matang pemerintah pusat, melihat kesiapan lahan melalui PTPN IV dan sinergi dengan program dinas perkebunan dan peternakan Paser yang sudah berjalan tidak jauh dari sini. Kami menyambut baik karena ini akan memperkuat ketersediaan telur dan daging untuk penanganan stunting, serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat,” ungkap Katsul Wijaya.

Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat

Proyek ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi luas (multiplier effect) dengan melibatkan koperasi, UMKM, dan peternak rakyat sebagai offtaker maupun mitra dalam rantai pasok pakan dan distribusi.

“Dengan skala produksi 10 juta ekor per tahun, ini akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar dan menggerakkan ekonomi UMKM di sekitar Paser. Harapan pemerintah pusat agar terjadi pemerataan sentra produksi ayam dan telur di luar Jawa, hari ini kita mulai wujudkan dari tanah Paser,” tutup Ugun Untaryo.

Groundbreaking turut disaksikan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si., Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA Drh. Arief Murdiyanto, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, Ketua Komisi II DPRD Kaltim H. Sabaruddin Panrecalle, serta Region Head PTPN IV Regional V Sudarma Bhakti Lessan.

Holding Perkebunan Nusantara Dorong Pertanian Berkelanjutan Melalui Inovasi Pupuk Hayati Enero

Jakarta – Di tengah tantangan degradasi kualitas lahan pertanian akibat penggunaan input kimia jangka panjang, pemulihan kesehatan tanah menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kedaulatan pangan nasional. Menjawab kebutuhan tersebut, PTPN I, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara mempertegas komitmennya mendukung pertanian berkelanjutan melalui anak usahanya, PT Energi Agro Nusantara (Enero), dengan menghadirkan inovasi pupuk hayati cair (biofertilizer) berbasis ekonomi sirkular.

Produk yang dikenal dengan nama dagang Pupuk Enero ini merupakan terobosan dalam pemanfaatan vinase, produk sampingan dari proses produksi bioetanol yang dipadukan dengan mikroorganisme fungsional. Inovasi ini tidak hanya menjadi solusi strategis dalam pengelolaan residu industri secara nihil limbah (zero waste), tetapi juga menjawab kebutuhan petani akan tanah yang kembali subur, sehat, dan produktif secara alami.

Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, menyatakan bahwa kehadiran Pupuk Enero merupakan bagian dari visi korporasi untuk menciptakan nilai tambah di luar bisnis inti perkebunan.

“PTPN I secara konsisten menggali potensi dari setiap lini proses produksi kami. Kehadiran Pupuk Enero membuktikan bahwa sisa proses industri dapat diolah kembali menjadi nutrisi berharga yang mampu menghidupkan kembali ekosistem mikroba tanah. Ini adalah wujud nyata dukungan PTPN I terhadap program ketahanan pangan nasional yang lebih ramah lingkungan,” ujar Teddy dalam keterangan resminya, Senin (26/1).

Teddy menambahkan bahwa transformasi menuju penggunaan pupuk hayati merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi biaya tanam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. “Sejalan dengan regulasi Permentan No. 70 Tahun 2011, PTPN I memposisikan pupuk hayati ini sebagai instrumen kunci untuk memperbaiki kesehatan tanah jangka panjang dan meminimalisir ketergantungan pada pupuk anorganik yang berlebihan,” jelasnya.

Kekuatan Mikroba Hidup sebagai Solusi Tanah

Direktur PT Enero, Puji Setiawan, menjelaskan bahwa keunggulan Pupuk Enero terletak pada kandungan mikroorganisme fungsional yang kompleks, mencakup bakteri, fungi, hingga actinomycetes yang berperan memulihkan ekosistem tanah.

“Pupuk hayati kami sejatinya adalah ‘pupuk yang hidup’. Di dalamnya terdapat inokulan organisme aktif yang secara mandiri memfasilitasi ketersediaan hara bagi tanaman. Mikroba di dalam Pupuk Enero mampu menambat Nitrogen (N) langsung dari udara serta melarutkan unsur hara Fosfor (P) dan Kalium (K) yang selama ini terikat di tanah agar mudah diserap oleh akar,” papar Puji.

Puji menegaskan bahwa Pupuk Enero telah melalui pengujian ketat, mulai dari standar populasi mikroorganisme hingga bebas dari kontaminan patogen maupun logam berat. Hal ini membuat Pupuk Enero berfungsi sebagai dekomposer alami sekaligus pembenah tanah yang efektif dalam memperbaiki struktur fisik dan derajat keasaman (pH) tanah.

Hingga kini, Pupuk Enero telah diaplikasikan oleh petani pada berbagai komoditas strategis seperti tebu, nanas, hortikultura, palawija, hingga tanaman keras. Kemampuannya merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan kandungan bahan organik tanah menjadikan produk ini kian diminati, baik di kalangan petani maupun industri perkebunan skala besar.

Sinergi antara teknologi produksi bioetanol dan pengembangan pupuk hayati ini menegaskan posisi PTPN Group dalam mendorong industri hijau yang solutif. Melalui integrasi teknologi dan komitmen terhadap kelestarian alam, PTPN I optimis Pupuk Enero akan terus menjadi mitra strategis petani Indonesia dalam mewujudkan pertanian yang berdaulat, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.